SPRI

SEJARAH TERBENTUKNYA SPRI

19 Desember 2013 pukul 15.00

Berdasarkan Kongres I Serikat Rakyat Miskin Kota, pada tgl 13-15 Oktober 2004 di Bogor Jawa Barat, didirikan ormas Serikat Rakyat Miskin Indonesia selanjutnya di singkat SRMI.

Dan pada saat kongres I SRMI yang diselenggarakan di Cianjur Jawa Barat pada 1-4 Juli 2013 memutuskan pembubaran ormas SRMI serta membentuk dan menetapkan ormas baru bernama  

SERIKAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA ( SPRI )

ASAS PERJUANGAN SPRI

asas Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia ( SPRI ) adalah PANCASILA

MOTTO PERJUANGAN

1. Perjuangkan hak-hak rakyat miskin Indonesia !
2. Bersatu, Berjuang Rebut Hak Sejahtera, Lawan Kapitalisme Imperialisme !

TUJUAN 

Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa penindasan kapitalisme.

Dan hal tersebaut akan terwujud bukan dengan menitipkan cita-cita dan harapan pada partai-par

tai pro kapitalis, atau pada militer penjaga modal, melainkan pada persatuan kekuatan rakyat. Persatuan kekuatan rakyatlah basis bagi kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat.

PROGRAM PERJUANGAN LAPANGAN EKONOMI

1. Subsidi sembako, obat-obatan, BBM, dan BBG
2. Bangun lapangan kerja untuk rakyat
3. Pendidikan berkualitas dan gratis dari PAUD sampai Universitas
4. Kesehatan Berkualitas dan Gratis
5. Nakan upanh buruh dan prajurit TNI/POLRI
6. Perbesar subsidi kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui
7. Perbesar subsidi kesehatan untuk Gizi Balita dan Anak
8. Mengadakan program baca tulis bagi rakyat usia dewasa yang buta huruf
9. Tolak segala bentuk penggusuran
10. Jaminan hukum bagi pekerja informal dan UKM ( pedagang kaki lima dan pengamen, dll )
11. Bangun perumahan rakyat berkualitas dan murah
12. Beras murah berkualitas bagi rakyat dengan memberikan subsidi harga bagi petani
13. Menggratiskan biaya pembuatan dokumen negara ( kk,ktp,akte kelahiran )
14. Menolak privatisasi atau swastanisasi berbagai BUMN dan BUMD
15. Nasionalisasi seluruh perusahaan pertanbangan dan perkebunan
16. Rubah kriteria miskin versi BPS sekarang juga
17. Bangun industrialisasi nasional dibawah kontrol rakyat
18. Hapus hutang luar negri
19. Transportasi massal dan murah
20. Ruang ruang publik ( taman, lapangan sepak bola, hutan kota, dsb ) yang modern.
21. Fasilitas bagi penyandang Disabilitas
22. Ruang menyusui dan fasilitas penitipan anak
23. Tanah, modal, tehnologi untuk petani
24. Peningkatan sarana dan fasilitas pelayanan publik untuk daerah terpencil/tertinggal

 PROGRAM PERJUANGAN LAPANGAN POLITIK HUKUM DAN DEMOKRASI

1. Menuntut Pembentukan Dewan Pengawas Layanan Publik di tiap Provinsi/Daerah
2. Menuntut diselenggarakan pemilu yang demsaokratis & bebas politik uang
3. Menuntut diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan bebas politik uang
4. Menuntut dihapusnya segala produk hukum dan atau UU yang merugikan rakyat
5. Menuntut pemberantasan korupsi ( dari jaman orde baru hingga sekarang ) perluas kpk hingga kabupaten/kotamadya.
6. Menuntut dituntaskannya segala kasus pelanggaran HAM ( peristiwa 65, tanjung priok, trisakti, dan semanggi dll )
7. Menuntut penyelesaian masalah papua secara demokratis & damai
8. Menuntut TNI kembali ke barak
9. Menuntut penghapusan bisnis TNI, KODAM, KODIM, KORAMIL
10. Menuntut partai yang terlibat korupsi utk tidak boleh mengikuti pemilu

  PROGRAM ADVOKASI WARGA MISKIN

• PENDIDIKAN / KESEHATAN   Kami menyediakan layanan bantuan kepada rakyat miskin untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan gratis. Jika ada diantara warga miskin yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kami berkenan memberikan pendampingan. Begitu juga bila ada warga yang mengalami kesulitan dng biaya sekolah anak. Dalam hal ini kami akan melakukan advokasi langsung dan advokasi kebijakan. 
• HUKUM   Bagi warga miskin yg sedang berhadapan dengan perkara HUKUM. organisasi kami menyediakan layanan pendamping hukum ( pengacara ) secara cuma2. organisasi kami bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum agar kedudukan orang miskin dimuka hukum diperlakukan setara
•  PENGGUSURAN.   Agar warga miskin tidak selalu menjadi korban kesewenang wenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kaum kapitalis ( pengusaha ) SPRI menyediakan program layanan pendampingan warga yang akan terancam di gusur.
• PENINGKATAN ANGGARAN   SPRI akan selalu bekerjasama dng kelompok kelompok ormas atau akademisi untuk mengawal dan memberikan kritik kepada pemerintah pusat/daerah dan DPR/DPRD pada saat proses penyusunan APBN/APBD agar dana/anggaran pengentasan kemiskinan terus meningkat tanpa harus disertai dengan pengurangan subsidi.

 PENYEBARAN CABANG DI TINGKAT PROVINSI

Bahwa saat ini SPRI memiliki cabang yang tersebar di Provinsi :

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Lampung
4. Banten
5. DKI Jakarta
6. Jawa Barat
7. Jogjakarta
8. Nusa Tenggara Barat
9. Nusa Tenggara Timur

 Alamat Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional

Jl Tanjung Duren Timur V no 25 Kel Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat

Tlp/Fax 021-56951602 Email dpn_spri@yahoo.com